Jakarta - Situs resmi DPR yakni www.dpr.go.id menyedot anggaran Rp 9,7 miliar untuk biaya pemeliharaannya. Angka itu dinilai fantastis. Pimpinan DPR akan memanggil KPK untuk memeriksa anggaran itu.
"Kalau memang ada angka Rp 9,7 miliar, angka itu fantastik. Maka pimpinan tidak segan-segan undang KPK untuk periksa itu. Jangan-jangan yang di dalam kasih peluang untuk lakukan korupsi," ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/5/2011).
Pram mengaku sudah mengecek anggaran website resmi DPR itu. Setahu dia, anggarannya itu Rp 5,9 miliar untuk pemantauan jaringan, bukan Rp 9,7 miliar.
Tampilkan postingan dengan label Website DPR. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Website DPR. Tampilkan semua postingan
Langganan:
Postingan (Atom)


- Follow Us on Twitter!
- "Join Us on Facebook!
- RSS
Contact